Pernyataan Sikap PRP: Pansus Skandal Bank Century hanya dagelan politik

PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA No.: 202 /PS/KP-PRP/e/ II/10 Pansus Skandal Bank Century hanya dagelan politik! Bangun kekuatan politik oposisi alternatif! Salam rakyat pekerja, Episode skandal Bank Century yang ditangani oleh DPR semakin menyita perhatian masyarakat. Hasil kesimpulan akhir Pansus Bank Century yang mengerucut pada dua nama pejabat Negara, Sri Mulyani Indrawati dan Boediono, dianggap sebagai sebuah keberpihakan DPR terhadap nasib rakyat. Namun yang harus diwaspadai adalah upaya partai-partai politik di parlemen yang hanya akan mengaitkan kedua nama pejabat Negara itu saja yang paling bertanggungjawab dalam skandal Bank Century. Memang benar, bahwa Boediono dan Sri Mulyani merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam skandal Bank Century, namun SBY sebagai presiden RI ketika itu, tentunya patut dimintai pertanggungjawaban atas skandal tersebut. Karena jelas SBY sebagai presiden RI bertanggungjawab akan berjalannya penyelenggaraan pemerintah ini dan yang dilakukan oleh bawahan-bawahannya, apalagi ketika terkait dengan upaya penyelesaian krisis ekonomi. Aliran dana Bank Century yang misterius itu pun diindikasikan menyebar ke berbagai partai politik untuk mendanai kampanye-kampanye partai politik pada Pemilu 2009. Hal ini mengakibatkan tawar menawar politik dalam hal siapa yang akan dikorbankan dalam skandal Bank Century semakin santer terdengar. Boediono dan Sri Mulyani Indrawati, yang bukan merupakan anggota partai politik apapun di parlemen, tentunya menjadi sasaran yang empuk untuk menimpakan seluruh kesalahan dari operasi politik borjuasi yang berjalan di Indonesia. Sementara anggota-anggota partai politik yang terlibat, termasuk SBY, sudah dipersiapkan jalur penyelamatan agar tidak terseret dalam skandal Bank Century tersebut. Sudah sejak awal, Pansus Skandal Bank Century dicurigai hanya akan menjadi renegosiasi politik atau kocok ulang posisi kursi kabinet dari partai-partai politik di parlemen. Perubahan komposisi suara di pansus dan rapuhnya koalisi partai pendukung rejim Neoliberal menunjukan bahwa seluruh partai politik di parlemen serta elit-elitnya berupaya unutk merebut kue kekuasaan. Di benak mereka, tidak pernah terpikir bahwa apa yang mereka lakukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Akibat dari munculnya skandal Bank Century, beberapa persoalan yang lain kemudian muncul ke permukaan dan akhirnya diketahui oleh rakyat. Sebut saja misalnya beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota-anggota partai politik dan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Aburizal Bakrie. Namun munculnya beberapa kasus tersebut sebenarnya dilatarbelakangi oleh upaya pembungkaman atau tawar menawar agar skandal Bank Century ini tidak merembet kemana-mana. Munculnya beberapa kasus tersebut, sebenarnya menunjukkan kebobrokan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh rejim Neoliberal. Kebobrokan tersebut tentunya juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan ini tidak diperuntukan bagi kepentingan rakyat, namun hanya untuk memenuhi kepentingan para pemilik modal dan elit-elit politik. Hal ini bisa terjadi dikarenakan seluruh kebijakan ekonomi politik di Indonesia ditentukan oleh elit-elit politik yang tunduk kepada rejim Neoliberalisme. Kepentingan rakyat hanya dijadikan jargon tidak berguna, dan tentunya lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal dan elit politik borjuasi. Tidak adanya kekuatan politik alternatif atau oposisi di parlemen tentunya akan melanggengkan cengkeraman Neoliberalisme di Indonesia. Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap: Keputusan yang akan dihasilkan dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 2 Maret hanyalah dagelan politik baru dari politik borjuasi. Bangun kekuatan oposisi rakyat untuk melawan rejim Neoliberal Kapitalisme- Neoliberalisme terbukti gagal untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat Indonesia akan sejahtera. Jakarta, 27 Februari 2010 Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja Ketua Nasional (Anwar Ma'ruf) Sekretaris Jenderal (Rendro Prayogo) Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP PRP) JL Cikoko Barat IV No. 10 RT04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770 Phone/Fax: (021) 391-7317 Email: komite.pusat@ prp-indonesia. org / prppusat@yahoo. com Website: www.prp-indonesia. org ____________ _________ _________ _________ _________ _________ _ __._,_.___ Reply to sender | Reply to group Messages in this topic (1) Recent Activity: New Members 5 Visit Your Group Start a New Topic Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use . __,_._,___

---

Berselancar lebih cepat.
Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser.Dapatkan IE8 di sini! (Gratis)